Masalah Utama:

“Ngurus surat kematian satu orang, satu keluarga kena ribet setengah mati.”

Birokrasi masih berbelit.

SLA pengurusan dokumen 1 jam.

Pelayanan publik Jakarta sudah berusaha digital — tapi belum terintegrasi.
Warga masih harus mengunduh banyak aplikasi: JAKI, PajakOnline, SiDina, Alpukat Betawi, bahkan tiap dinas punya aplikasi sendiri.
Akibatnya, data warga terpecah, proses berulang, dan pengalaman pengguna jauh dari efisien.

Contoh:

• Mengurus izin usaha kecil masih butuh unggah dokumen yang sama di beberapa tempat.
• Aplikasi sering tidak sinkron: status di satu platform tidak muncul di lainnya.
• Banyak fitur hanya formalitas digitalisasi tanpa memperbaiki alur dasarnya.
• Tampilan dan UX tiap aplikasi berbeda — padahal semua di bawah Pemprov yang sama.

Akar Masalah:

1. Struktur birokrasi yang vertikal dan silo-based
   • Setiap dinas, suku dinas, kecamatan, kelurahan punya rantai komando sendiri.
   • Data dan wewenang jarang mengalir horizontal.
   • Akibatnya: Satu dokumen harus disetujui berlapis-lapis karena tiap unit ingin “tahu dan tanda tangan.”
   • Koordinasi antarinstansi lemah — padahal kasus seperti surat kematian melibatkan Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, dan rumah sakit.
   • 🩶 Contoh: Mengurus akta kematian butuh surat dari rumah sakit, RT/RW, kelurahan, kecamatan, baru ke Dukcapil. Setiap tahap bisa minta fotokopi KK lagi, meski datanya sama.
   • Contoh simplifikasi solusi kasus ini: petugas RS / klinik tinggal menginput data warga meninggal ke app -> data direkam, dukcapil dan segala perangkat yang butuh banget surat, kita kirimkan email. Akuntabilitas ada pada staf admin rumah sakit, lengkap dengan timestamp dan lokasi ketika data direkam.
2. Digital, tapi baru separo jalan
   • Proyek digital dibuat per dinas, tanpa arsitektur data terpadu.
   • Vendor IT dipilih berdasarkan proyek, bukan product vision.
   • Kurangnya product ownership di level birokrasi: tidak ada yang mengukur user retention, adoption rate, atau NPS.
   • Anggaran digital lebih banyak terserap di tender sistem, bukan iterasi pengguna.
3. Tidak ada end-to-end accountability
   • Setiap tahap punya penanggung jawab sendiri, tapi tidak ada satu orang yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil akhir layanan.
   • Kalau warga mengadu, dilempar ke dinas lain.
   • Kalau sistem macet, saling menyalahkan antara vendor IT dan pegawai lapangan.
   • 💡 Ini berbeda dengan pendekatan product ownership di dunia startup — di mana satu Product Manager bertanggung jawab atas seluruh user journey, bukan hanya sepotong.
4. Orientasi kinerja yang administratif, bukan berbasis hasil
   • Pegawai dinilai dari kelengkapan laporan, bukan kepuasan warga.
   • Digitalisasi pun jadi formalitas agar ada “output” di laporan tahunan.
   • Tidak ada feedback loop dari pengguna.
   • 📊 Akibatnya, aplikasi dibuat “untuk audit”, bukan untuk manusia.
5. Politik anggaran dan mental proyek
   • Banyak proyek digital, pengadaan sistem, atau modernisasi birokrasi sifatnya tahunan dan tender-based.
   • Artinya: Setiap tahun bisa ganti vendor, ganti sistem, hilang kesinambungan.
   • Fokusnya pada “selesai kontrak”, bukan “selesai masalah”.
   • 🧩 Efek samping: tumpukan aplikasi, sistem tidak kompatibel, dan pengalaman warga yang terfragmentasi.

💡 Arah Gagasan:

“Transformasi digital bukan soal aplikasi — tapi soal cara berpikir produk.”

Solusi yang Dapat Didorong:

Banyak software developer, UI / UX, dan product manager berbakat. Industri startup booming di tahun 2012-2018-an. Banyak talenta dengan lebih dari 10 taun pengalaman. Kita rekrut mereka, buat satu app untuk semua kebutuhan. Integrasi menyeluruh. Pangkas budget yang tidak perlu untuk membuat banyak app. Satu saja tapi bagus daripada punya banyak berceceran, bobrok pula semuanya.

1. Bentuk Jakarta Digital Product Office — tim lintas-dinas yang memiliki peta jalan produk terpadu (mirip GovTech Singapura atau Estonia e-Gov).
2. Rekrut Product Manager dan UX Designer dari dunia startup untuk memimpin proyek digital pemerintah.
   • Mereka paham tentang user journey, data-driven decision, dan rapid iteration.
3. Integrasi data warga dalam satu ID digital Jakarta, yang bisa digunakan lintas layanan (izin, kesehatan, pajak daerah, parkir, bantuan sosial).
4. Implementasi key-metrics, bukan hanya penyelesaian proyek.
   • Misalnya: tingkat adopsi publik naik 30%, waktu layanan turun 50%.
5. Open API antar-dinas, agar startup lokal bisa membangun layanan turunan di atas data publik (transport, pajak, izin).

Benchmark Dunia:

• 🇸🇬 Singapore GovTech: satu portal, satu akun, semua layanan (SingPass).
• 🇪🇪 Estonia e-Gov: hampir semua layanan publik bisa diakses online dengan satu digital ID.
• 🇰🇷 Seoul Smart City: mengintegrasikan data publik untuk transparansi dan efisiensi kota.